Beranda » Hukum » Adopsi Anak Pasca Perubahan UU PA, dualisme Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Agama, benarkah?

Adopsi Anak Pasca Perubahan UU PA, dualisme Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Agama, benarkah?

Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 memberi Kewenangan baru pada Pengadilan Agama (PA) berkaitan dengan penetapan asal usul anak dan pengangkatan anak (adopsi). Kewenangan itu diatur dalam penjelasan Pasal 49 huruf a angka 20, yang menyebutkan bahwa PA berwenang mengadili “penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam“.

Dengan aturan itu terkesan ada dua badan peradilan yang berwenang mengurusi adopsi anak, yaitu PA dan Pengadilan Negeri (PN). Sebenarnya ruang lingkup kewenanganya berbeda, namun sempit sehingga sulit mencari celah antara keduanya dan berimbas pada kemasykulan oleh orang-orang awam hukum. Contoh, adopsi anak yang diangkat berbeda agama dengan orang tua angkat, atau berbeda negara. Siapakah yang berwenang di antara kedua badan peradilan itu?

Menurut Andi Syamsu Alam, Ketua Muda MA Urusan Peradilan Agama, sebenarnya tidak ada dualisme. PA hanya berwenang mengurusi adopsi anak di kalangan umat Islam. Di luar adopsi menurut hukum Islam, kewenangan ada di tangan PN, termasuk adopsi antar negara (intercountry adoption). Kewenangan PA menetapkan asal usul anak malah sudah disinggung dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sejak 1991. Pasal 103 KHI menyebutkan bahwa asal usul anak dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau bukti lain. Jika akta kelahiran atau bukti lain tidak ada, maka yang berwenang menetapkan asal usul anak adalah PA.

Muhammad Joni, Ketua Komisi Hukum dan Advokasi Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia sependapat dengan statement ini, pembedaan kewenangan adopsi anak ke PA dan PN maklum adanya dan cukup beralasan. Dari segi kualifikasi atau terminologi misalnya, ada perbedaan konsep hukum Islam dengan hukum nasional atau hukum Barat. Bahkan Islam tidak mengenal adopsi, konsep yang ditawarkan adalah hadhanah (hak asuh anak).

Dalam Konsep Islam, pengangkatan seorang anak tidak boleh memutus nasab antara si anak dengan orang tua kandungnya (QS. 33:4-5, lihat pula kitab Shohihul Jami’ II / 1037 oleh Syiekh Al Albani). Hal ini kelak berkaitan dengan sistem waris dan perkawinan. Dalam perkawinan misalnya, yang menjadi prioritas wali nasab bagi anak perempuan adalah ayah kandungnya sendiri. Dalam waris, anak angkat tidak termasuk ahli waris.
Adopsi menurut hukum adat berbeda-beda. Masyarakat Jawa umumnya masih menganut prinsip yang hampir sama dengan Islam: adopsi tidak menghapus hubungan darah anak dengan orang tua kandung. Tetapi di Bali, misalnya, pengangkatan anak adalah melepaskan anak dari keluarga asal ke keluarga baru. Anak tersebut akan menjadi anak kandung dari orang tua yang mengangkatnya.

Kasus Erwin/Tristan Dowse
Banyak kasus penjualan anak berkedok adopsi. Erwin, bocah asli Tegal, diadopsi pasangan suami isteri Irlandia Joseph Dowse-Lala. Nama Erwin pun diubah menjadi Tristan Dowse setelah bocah itu berhasil mendapatkan kewarganegaraan Irlandia. Tetapi belakangan, Tristan ditelantarkan seiring hamilnya Lala. Bahkan Joseph berusaha membatalkan status kewarganegaraan Irlandia bagi bocah yang ‘dibeli’ dari sindikat perdagangan bayi di Ciputat Tangerang itu.

Tristan adalah salah contoh adopsi orang asing, walaupun dalam praktek terjadi jual beli. Nyatanya, adopsi itu disahkan PN Jakarta Selatan. Diyakini ada banyak kasus sejenis terjadi meskipun belum terungkap ke permukaan.

Mahkamah Agung pun tidak menutup mata dan telinga terhadap hal itu. MA menengarai masih ada hakim yang melenceng dari ketentuan aturan adopsi, terutama oleh orang asing. Dulu, aturan yang dipakai adalah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 1979, yang disempurnakan lewat SEMA No. 6 Tahun 1983.

Isu adopsi oleh orang asing kembali mencuat pasca bencana tsunami dan gempa di Nanggroe Aceh Darussalam. Untuk mengantisipasi jangan sampai terjadi penetapan palsu dari pengadilan, akhirnya MA kembali menebitkan SEMA No. 3 Tahun 2005. Salah satu hal baru yang diatur dalam SEMA 2005 adalah kewajiban PN melaporkan salinan penetapan pengangkatan anak ke MA selain kepada Dephukham, Depsos, Deplu, Depkes, Kejaksaan dan Kepolisian.

Mahkamah Agung juga memberikan tiga arahan yang harus diperhatikan hakim sebelum memutus penetapan adopsi anak. Arahan itu juga tercantum dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pertama, adopsi hanya bisa dilakukan demi kepentingan terbaik anak. Prinsip ini pulalah yang dianut UU Kewarganegaraan yang terbit 2006.

Kedua, calon orang tua angkat harus seagama dengan calon anak angkat. Bila asal usul anak tidak diketahui, maka disesuaikan dengan mayoritas pendudukan setempat. Menurut M. Joni, aturan ini mencegah terjadinya pengangkatan anak yang berbeda agama. Sehingga perbenturan kewenangan antara PA dan PN tidak akan terjadi.

Ketiga, pengangkatan anak oleh orang asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium). Kalaupun upaya adopsi itu berhasil, Pasal 40 UU Perlindungan Anak masih mewajibkan orang tua angkat memberitahukan asal usul dan orang tua kandung kepada si anak kelak. (Amb dari berbagai sumber).

Pengangkatan anak oleh orang asing memang relatif ribet. Tengok saja peristiwa yang belum lama ini dialami oleh aktris Madonna. Upaya Madonna mengangkat David Banda, seorang anak di Malawi, mendapat hambatan. UU Malawi rupanya tak membenarkan adopsi oleh WNA. Meskipun sang anak akhirnya ikut keluarga Madonna, kasus ini menunjukkan bahwa proses adopsi oleh orang asing tidak semudah yang dibayangkan. Itu sebabnya, dalam beberapa kasus, calon orang tua angkat lebih memilih jalan pintas.


8 Komentar

  1. sri dewi mengatakan:

    kalo pengangktan anak secara islam ko alasannya tatap harus menikah 5 thn kenapa?kalo mau ngangkat anak semata-mata untuk kebaikan anak juga tetep alasan itu hrs dipenuhi?bisa ga sih ketentun harus menikah 5 thn itu di hilangkan atau ganti dengan perjanjian apa gitu,yang penting kan calon orang tua asuhnya mampu dan cukup umur tolong di pertimbangkan ya, saya mau banget ambil anak dari panti asuhan muhamadiyah,,tolong saya.

  2. lia mengatakan:

    assalamualaikum
    saya mau tanya, boleh gak kita mengadopsi anak zina, ditinjau dari hukum islam. mohon penjelasannya,
    terima kasih.
    wassalam.

    • azis mengatakan:

      boleh.
      tujuan adopsi kan untuk kebaikan dan yang terbaik bagi masa depan anak.
      kalau zina kan perbuatan orang tua
      tidak ada dosa zina kepada anak dari hasil zina
      “Kullu Mauluudin Yuuladu ‘alal fitrah”
      setiap anak yang dilahirkan terlahir fitrah/suci.
      MAU ngangkat anak?
      thanks…

  3. penggemar emir mengatakan:

    adopsi dari pandangan hukum islam n positif gimana sih?? tolong jelasin..

  4. irul mengatakan:

    maaf… mau numpang tanya, kewenangan pengangkatan sebelumnya kan memang merupakan kewenangan PN, terus di perautran manakah yang mengatur bahwa PN mempunyai kewenangan dalam pengangkatan anak??
    makasih…

  5. tria mengatakan:

    berkaitan dengan adopsi apakah sdr punya putusan pengadilan mengenai kasus tristan, saat ini saya memerlukan mhn bantuannya, trm ksh sebelumnya

  6. ferry setyawan mengatakan:

    mohon penjelasan dari pihak-pihak terkait

    saya mempunyai keluarga, seorang pegawai negeri sipil (PNS) mengadopsi seorang anak.
    yang jadi permasalahan, ketika saudara saya ini pensiun segala hak atas anak adopsi yang selama ini ditanggung oleh pemerintah melalui tunjangan maupun gaji putus seketika.
    yang ingin saya tanyakan:
    1. apakah anak adopsi yang telah disahkan oleh Pengadilan berhak atas warisan.
    2. apakah hak anak adopsi setelah orangtua angkatnya pensiun putus begitu saja, jika ini jawabannya ya, maka bagaiman jika sang anak sedang bersekolah dan sangat membutuhkan biaya.
    terimakasih atas tanggapannya.

  7. tahir mengatakan:

    mohon maaf,saya cuma mw bertanya..!
    apakah surat yang ditandatangani oleh bapak kandung dari anak yang saya adopsi itu,
    sah diatas materai 6000,tanpa melibatkan pihak – pihak terkait..?
    trims…

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: