Beranda » Silaturahim » Reformasi Hukum Islam, Tinjauan Tipologis dalam Kerangka Ijtihad

Reformasi Hukum Islam, Tinjauan Tipologis dalam Kerangka Ijtihad

 Oleh : Ahmad Mufid Bisri

Nothing endures but change . Tidak ada yang bertahan kecuali perubahan. (Heraclitus)

Secara umum tujuan pemberlakuan Hukum Islam (Maqashidus Syari’ah) adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Islam sebagai agama rahmatan lil ‘alamin senantiasa menawarkan “jalan terbaik” bagi umat manusia. Di antaranya dengan mengakomodir problematika yang dihadapi dalam rangka mewujudkan kemaslahatan tersebut. Di sisi lain, muncul banyak persoalan baru menyangkut hukum yang belum ditegaskan dalam Al-qur’an dan Sunnah. Ahli hukum menyebut kondisi ini sebagai kekosongan hukum (vacuum of law). Mereka juga berpendapat harus (segera) diadakan pembaruan.

Dalam literatur Islam kontemporer, kata “pembaruan” silih berganti dipergunakan dengan kata reformasi, modernisasi, reaktualisasi, dekonstruksi, rekonstruksi, tarjih, islah dan tajdid. Namun yang paling banyak dipergunakan adalah kata reformasi dari bahasa Inggris (reformation) yang berarti membentuk atau menyusun kembali.

Sebenarnya, ide pembaruan Hukum Islam (baca : reformasi Hukum Islam) bukanlah hal baru di Indonesia. Pada tahun 1986 misalnya, Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA-RI) melegitimasi (meskipun prosesnya memakan waktu tiga tahun) pernikahan beda agama (interfaith marriage) antara Adrianus Petrus Hendrik (Kristen) dengan Andy Voni Gani Parengi (seorang Muslimah) yang sebelumnya ditolak oleh KUA dan Kantor Catatan Sipil (Ratno Lukito : 2008). Pada pertengahan 1990-an MA-RI juga memberi jatah warisan kepada ahli waris non muslim melalui sarana wasiat wajibah yang sebelumnya tidak dikenal dalam kitab-kitab fiqih manapun.

Peranan Ijtihad dalam Reformasi Hukum Islam
Dalam Lisan al Arab kata ijtihad diambil dari kata al-Jahd dan al-Juhd yang secara etimologi berarti tenaga, kuasa dan daya. Menurut arti harfiah, ijtihad berarti mencurahkan tenaga, memeras pikiran, berusaha dengan sungguh-sungguh (maksimal) untuk mencapai sesuatu yang diharapkan. Sedangkan menurut istilah, ijtihad adalah upaya maksimal dari seorang ahli fiqih dalam memperoleh ketentuan hukum yang bersifat dhanny. Menurut Al-Ghazaly (1324:35) melaksakan ijtihad merupakan perbuatan berat dan sulit yang hasilnya wajib diyakini oleh mujtahid dan para pengikutnya.

Paling tidak ada dua hal pokok yang harus diperhatikan agar ijtihad dapat berperan dalam reformasi Hukum Islam. Pertama, pelaku adalah orang yang memenuhi kualitas sebagai mujtahid. Kedua, ijtihad harus dilakukan pada tempat-tempat yang dibenarkan oleh syara’. Seberapa jauh seorang mujtahid berperan dalam reformasi Hukum Islam sangat tergantung pada seberapa besar ia memaksimalkan kemampuan untuk menggali hukum-hukum yang terkandung dalam Al-qur’an dan Hadish. Peran ijtihad sangat besar dalam reformasi Hukum Islam. Reformasi tidak mungkin dilaksanakan tanpa ada mujtahid yang memenuhi syarat.

Mengutip pendapat Abdul Manan (2006: 185), peran ijtihad dalam reformasi Hukum Islam terbagi atas beberapa tipologi, di antaranya :

Penyusunan Ensiklopedi Fiqih
Pertama kali muncul gagasan untuk menyusun ensiklopedi fiqih adalah dalam konferensi Fiqih Islam Internasional di Paris pada tahun 1951 M/1370 H. hasil konferensi ini dijadikan momentum untuk menjadikan fiqih sebagai ilmu Hukum Islam sesuai dengan gaya bahasa modern dan kamus yang sesuai dengan perkembangan zaman.

Orang pertama yang menyusun ensiklopedi fiqih adalah Ibnu Hazm dalam Al-Ismal. Sayang buku itu tidak diketahui lagi kebaradaannya. Imam Nawawi berusaha menyusun materi serupa dalam Al-Majmu’ walaupun akhirnya tidak berhasil dan berhenti pada jilid ketiga. Oleh dorongan kebutuhan masyarakat muslim, pada tahun 1956 M/1375 Fakultas Syari’ah Universitas Damaskus merintis penerbitan buku-buku ensiklopedi fiqih dalam sistem modern seperti fiqih Ibnu Hazm dan petunjuk-petunjuk istilah fiqih. Usaha ini diharapkan dapat membangun kembali pemikiran tentang Hukum Islam yang telah lama berhenti akibat pemahaman pintu ijtihad telah tertutup.

Pembentukan Undang-undang
Pada tahun 1910 M di mesir disusun sebuah undang-undang hukum keluarga yang berorientasi pada mazhab Abu Hanifah. Undang-undang ini tidak sempat diberlakukan karena ada perlawanan dari rakyat Mesir yang menghendaki agar dalam hukum keluarga dilakukan pembaruan tidak lagi hanya berpegang pada mazhab Abu Hanifah saja, melainkan bersandar pada empat mazhab lainnya.

Setelah melalui proses panjang, akhirnya pada tahun 1920 M pemerintah membentuk tim perumus yang terdiri dari para Mashayikh, Ketua Pengadilan Tinggi dan Mufti Negara untuk merumuskan undang-undang hukum keluarga yang disandarkan pada mazhab Abu Hanifah dan empat mazhab lainnya. Undang-undang ini selesai pada tahun 1923 M dan diganti pada tahun 1930 M. Puncaknya pada tahun 1936 berhasil disusun Undang-undang Keluarga tanpa terikat pada mazhab tertentu. Di Indonesia juga ada UU Perkawinan (Nomor 1 Tahun 1974), UU Pengelolaan zakat (Nomor 38 Tahun 1999) dan UU Wakaf (Nomor 41 Tahun 2004).

Fatwa
Reformasi Hukum Islam melalui proyeksi fatwa sangat luas cakupannya dan kompleks. Seperti diketahui, fatwa-fatwa Hukum Islam dalam berbagai bidang dikeluarkan oleh lembaga internasional, lembaga yang dibentuk oleh negara maupun lembaga organisasi Islam dan riset perguruan tinggi Islam.
Lembaga fatwa berstandar Internasional misalnya bisa kita jumpai Darr Al-Ifta di Mesir dan Lajnah al-Fatwa di Saudi Arabia. Di Indonesia, fatwa-fatwa Hukum Islam dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang pedomannya ditetapkan dalam keputusan MUI Nomor U 596/MUI/X/1997. Organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama (NU) mendirikan Forum Bahstul Masa’il Pondok Pesantren (FBMPP) pada tingkat kabupaten/kota dan Forum Musyawarah Pondok Pesantren (FMPP) pada tingkat propinsi. Muhammadiyah mempercayakan fatwa Hukum Islam pada Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam (MT-PPI) Muhammadiyah. Persatuan Islam (Persis) juga mempunyai Dewan Hisbah untuk penerbitan fatwa. Selain tersebut diatas, ada juga fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh perorangan yang kapasitasnya sangat dihormati oleh umat Islam, sebut saja Mahmud Syaltut, Hasanuddin Makluf dan Yusuf al-Qardhawi.

Kajian Ilmiah dan Penelitian
Reformasi Hukum Islam dengan proyeksi ini dilaksanakan melalui karya-karya ilmiah orisinal seorang ulama yang memiliki spesialisasi ilmu dan penelitian serta kajian serius yang diajukan dalam program untuk mencapai gelar master dan doktor. Ada juga hasil penelitian ilmiah yang diajukan seorang profesor dari perguruan tinggi untuk kenaikan jenjang dalam bidang ilmiah yang disebarkan melalui majalah-majalah ilmiah secara rutin.

Putusan Pengadilan Agama
Di beberapa negara seperti Pakistan dan India, reformasi Hukum Islam telah dilakukan sejak abad pertengahan. Bahkan sejak Islam tersebar di Spanyol. Pengadilan di beberapa negara tersebut telah memutus perkara dengan metode ijtihad.
Sedangkan di Indonesia reformasi Hukum Islam dilaksanakan sejak tahun 1974, ketika diberlakukan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Kemudian dilanjutkan dengan pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

Pada tanggal 10 Juni 1991 Presiden RI menerbitkan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 yang menginstruksikan untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam (KHI) kapada masyarakat. Peratuaran-peraturan tersebut (diantaranya) yang digunakan sebagai pertimbangan hukum oleh Pengadilan Agama. Maka muncullah putusan-putusan tentang wasiat wajibah, ahli wari pengganti, ahli waris beda agama dan beberapa hal baru dalam perkawinan, perwakafan dan hibah. Kesemuanya itu merupakan hal baru sama sekali dalam perkembangan Hukum Islam di Indonesia. Bahkan munculnya para hakim beraliran progresif menjadi isu tak terbantahkan beberapa tahun terakhir (hukumonline: 22/12/2011).

Literature-literatur kitab kuning (al-kutub al-salafiyyah) tidak bisa hanya dijadikan doktrin yang jumud, melainkan lebih sebagai data yurisprudensi, data sejarah dan data pemikiran yang membutuhkan kontekstualisasi dan penyesuaian-penyesuaian (baca: reformasi). Tapi dengan syarat: pertama, tetap mempertahankan al-turats al-salafiy (khazanah klasik) tetapi tidak meninggalkan khazanah modern. Kedua, perangkat metodologi penelitian dan pemikiran yang tidak sembarangan. Sebab metodologi merupakan kunci reformasi dan inovasi. Ketiga, perlu digunakan pendekatan transformatik-emansipatoris (yang membebaskan dan merubah). Dengan pembebasanlah spirit perubahan tercipta.

Terakhir, penulis mengutib adagium Al-Muhafadhotu ‘ala al-qadim as-shalih wa al-akhdzu bi al-jadid al-aslah (menjaga pedoman lama yang baik dan mengambil pedoman baru yang lebih baik). Dengan pelbagai fenomena Hukum Islam di atas, tidak berlebihan kiranya muncul adagium Al-Muhafadhotu ‘ala al-qadim as-shalih wa al-ijad bi al-jadid al-aslah (menjaga pedoman lama yang baik dan menemukan pedoman baru yang lebih baik). Wallahu ‘alam

About these ads

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: