Urip Rapanggah.

Beranda » Hukum » Laptop dan Demokrasi

Laptop dan Demokrasi

Oleh: Mufid A. Busyairi* (04/04/2007)

Perkembangan teknologi informasi memacu munculnya era baru: dunia menjadi global village. Berbagai jenis kegiatan yang berbasis pada teknologi ini terus berkembang, seperti e-government, e-commerce, dan e-education. Kita juga mengenal e-parliament, yang anggotanya dari berbagai kalangan berkompeten di seluruh dunia. Bahkan di Amerika, kelompok The e-Parliament diberi kesempatan melakukan dengar pendapat secara langsung dengan Kongres atas berbagai masalah global.

Tidak dapat dimungkiri teknologi menjadikan berbagai kegiatan dapat dilaksanakan dengan efisien sehingga berdampak pada peningkatan kinerja. Penyuluh pertanian saja saat ini dibekali laptop sehingga bisa mengakses berbagai informasi terkait dengan komoditas pertanian dan cuaca. Karena itu, bisa dimaklumi rencana anggaran untuk penyediaan peranti ini, selain memang menjadi kewajiban negara menyediakan berbagai hal terkait dengan tugas dan fungsi anggota Dewan.

Kualitas Dewan Perwakilan Rakyat dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan budgeting, antara lain ditentukan oleh sejauh mana anggota Dewan mampu mengolah beragam informasi terkait, baik yang terjadi di intern Dewan maupun berbagai daerah di Indonesia. Namun, persoalannya tidak lantas dipandang dengan sederhana, lalu menganggarkan laptop. Ada banyak hal yang perlu dibangun di intern Dewan sendiri.

Prioritaskah?

Selama ini, database, dokumentasi, dan informasi secara online terkait dengan tugas dan fungsi Dewan, baik sebagai anggota komisi, Badan Legislasi, Panitia Anggaran, maupun alat kelengkapan DPR lainnya, tidak tersedia dengan cukup. Bagaimana pembahasan rancangan undang-undang bisa maksimal jika materinya baru diserahkan pada saat rapat, misalnya. Hasil-hasil studi banding, rapat dengar pendapat, dan perkembangan RUU yang tengah dibahas, termasuk tentang rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara, tidak tersedia. Website DPR terkesan hanya dikelola seadanya. Ini adalah masalah yang serius, bukan hanya dalam konteks menunjang tugas-tugas kedewanan, melainkan juga sebagai salah satu mekanisme transparansi dan akuntabilitas publik. Sekretariat Jenderal DPR tentu dapat mengambil pelajaran penting dengan melihat bagaimana pengelolaan situs parlemen Australia, Kanada, dan negara-negara Eropa.

Problem ini harus menjadi perhatian Setjen dan instansi intern DPR. Menyadari hal ini, Tim Kajian Peningkatan Kinerja merekomendasikan agar Setjen sendiri direstrukturisasi dalam berbagai hal, misalnya proporsionalitas staf administrasi dan staf fungsional (tenaga ahli teknologi informasi) yang selama ini tidak berimbang serta menjalin kerja sama dengan pihak lain secara profesional. Setjen juga perlu menyusun laporan kegiatan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran parlemen yang dapat diketahui publik.

Kemudian masalah akses. Sangat ironis lembaga negara dengan tugas berat seperti DPR tidak menyediakan hotspot di areanya, padahal bukan teknologi yang mahal. Hal ini penting, antara lain menyangkut fungsi representasi Dewan, yakni dia seharusnya selalu meng-up date perkembangan terbaru kondisi rakyat di daerahnya masing-masing. Memang ada persoalan pada kapasitas individu terhadap teknologi, waktu, dan perlunya membudayakan teknologi informasi di kalangan anggota Dewan. Selain itu, yang terpenting tentu komitmen anggota Dewan itu sendiri.

Selain itu, penyediaan laptop ini harus dilihat dari perspektif tingkat urgensitas, prioritas, dan upaya penghematan APBN. Fasilitas laptop ini sifatnya personal supporting, yang secara anggaran bisa disediakan sendiri oleh anggota Dewan yang bersangkutan tanpa membebani keuangan negara. Singkat kata, soal program peningkatan kinerja lembaga sejatinya merupakan sebuah kerja yang sistematis, bukan seadanya. Tim Kajian Peningkatan Kinerja DPR tidak pernah merekomendasikan penyediaan fasilitas laptop, apalagi dengan berbagai spesifikasi tertentu, bahkan sampai adanya paket pelatihan.

Rekomendasi Tim Kajian Peningkatan Kinerja sebagaimana disampaikan dalam rapat paripurna, 8 Desember 2006, itulah yang seharusnya menjadi kerangka agenda reformasi kelembagaan DPR berdasarkan tingkat prioritas. Tugas ini akan dilaksanakan oleh tim baru, yaitu Tim Kinerja DPR RI yang telah dibentuk pada Januari lalu. Karena itu, tidak logis jika dikatakan bahwa laptop telah dianggarkan pada APBN 2007 berdasarkan rekomendasi Tim Kajian Peningkatan Kinerja DPR. APBN 2007 telah disahkan pada Oktober 2006, sedangkan tim ini baru menyelesaikan tugasnya pada Desember 2006. Adapun Tim Kinerja saat ini sedang menyusun berbagai agenda prioritas.

Ada juga anggota DPR yang berdalih bahwa pengadaan laptop ini karena ketidakmampuan menyediakan anggaran bagi tenaga ahli, sebuah alasan yang keliru karena tenaga ahli dengan laptop tentu dua hal dengan fungsi berbeda. Sebenarnya yang dibutuhkan adalah menuntut tambahan anggota staf dengan kompetensi profesional yang dibiayai oleh APBN. Berdasarkan ketentuan, saat ini anggota DPR secara pribadi hanya didukung oleh satu orang asisten, yang fungsinya mengurus hal-hal yang bersifat administratif. Untuk kualifikasi seperti itu sesungguhnya tidak memerlukan laptop dengan harga Rp 21 juta.

Persoalan pengadaan laptop ini membuat kalangan anggota DPR sendiri terjebak dalam perdebatan yang tidak jernih, sehingga berbagai argumentasi yang mencuat di media terkesan dibuat-buat. Beberapa anggota DPR dari Panitia Anggaran juga menyayangkan rencana ini, karena pada awalnya yang diusulkan adalah anggaran untuk penambahan anggota staf ahli, bukan untuk pembelian laptop.

Sebuah pelajaran

Keputusan pembatalan rencana pengadaan laptop dalam Rapat Pimpinan Darurat (Selasa, 27 Maret 2007) adalah sebuah pelajaran berharga bahwa Badan Urusan Rumah Tangga DPR dan yang lainnya seharusnya melakukan kajian mendalam terhadap rencana apa pun. Dalam masalah ini, seharusnya ada rasionalisasi alasan pengadaan laptop dan penentuan spesifikasi, seperti menggunakan webcam, lebar layar di bawah 12 x 11 sentimeter, sampai pada paket latihan.

Penolakan terhadap rencana pengadaan laptop oleh sejumlah individu anggota Dewan dan beberapa Fraksi di DPR hendaknya tidak hanya dimaknai dalam logika tebar pesona, tapi benar-benar berdasarkan alasan rasional bagi masa depan Dewan. Banyak hal yang terkait berbicara soal peningkatan kinerja, selain persoalan intern DPR, sistem dan budaya politik, yang harus dibenahi. Harus ada prioritas jangka pendek, menengah, dan panjang berdasarkan kajian dan perencanaan yang matang, yang saat ini sedang disusun oleh Tim Kinerja DPR RI.

Dalam penggunaan keuangan negara, konstitusi mengamanatkan DPR sebagai otorisator. Posisi tersebut dapat menjadikan lembaga ini kuat dalam mengaryakan sebesar-besarnya anggaran bagi kebutuhan rakyat. Untuk itu, kesadaran akan etos keuangan, sensitivitas kerakyatan, dan implikasi yuridis terhadap praktek penggunaan anggaran harus diciptakan. Sikap kritis anggota Dewan serta tekanan publik dan media terus diperlukan untuk menyadarkan semua, karena merawat demokrasi berarti juga memelihara amanah agar tidak disalahgunakan.

*Anggota Tim Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat RI


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: