Urip Rapanggah.

Beranda » Hukum » Kasus Suap Jaksa BLBI, Kejagung Bentuk Tim Pemeriksa Internal

Kasus Suap Jaksa BLBI, Kejagung Bentuk Tim Pemeriksa Internal

JAKARTA – Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kemas Yahya Rachman kini dalam sorotan. Ulah anak buahnya, jaksa Urip Tri Gunawan, yang menerima suap USD 660 ribu dalam kasus BLBI bagaikan air yang memercik wajahnya. Dan, kini Kemas pun bersiap-siap menghadapi tim investigasi.

Jaksa Agung Hendarman Supandji sudah memberi tahu Kemas bahwa akan ada pemeriksaan secara internal terhadap dirinya. Karena posisi Kemas adalah pejabat senior yang mempunyai tiga bintang di baju seragamnya, tentu yang memeriksa dia adalah level minimal setingkat. Posisi Kemas itu setara dengan eselon I atau Dirjen di departeman, atau Kasum/bintang tiga di militer.

Karena yang diperiksa kakap, jaksa agung kemarin membentuk tim pemeriksa. Tim itu dikomandani Jaksa Agung Muda Pengawasan (JAM Was) M.S. Rahardjo. Secara hierarkis, Raharjo yang juga mantan Kajati Jatim setara dengan Kemas. Sedangkan anggota tim pemeriksa adalah Sekretaris JAM Was Holius Husen (mantan Kajati Jabar), Inspektur Pidana Khusus pada JAM Was Darmono (mantan Kajati DKI), dan Inspektur Pembantu Pengawasan Umum (Pegasum) Andi Nirwanto (mantan Kajati Kaltim).

Tim tersebut dibentuk bersifat ad hoc. Mirip dengan DKP (Dewan Kehormatan Perwira) yang dibentuk Mabes TNI bila ada perwira tinggi yang tersandung masalah.

Tim yang dipimpin Rahardjo itu juga bakal memeriksa Direktur Penyelidikan Pidsus M. Salim. Posisi Salim adalah anak buah Kemas, tapi atasan langsung Urip. Bila ditemukan bukti keterlibatan Kemas dan Salim, kedua petinggi Gedung Bundar itu diserahkan ke KPK untuk diusut.

Kapan Kemas dan Salim diperiksa? “Idealnya, untuk efektivitas, yang diperiksa terlebih dahulu jaksa U (Urip). Setelah itu, baru atasan-atasannya,” tegas Rahardjo sebelum meninggalkan gedung Kejagung kemarin (4/3). Dia menambahkan, Kemas dan Salim dimintai keterangan karena di setiap organisasi harus ada pertanggungjawaban hierarkis.

Apakah tidak canggung memeriksa sesama pejabat eselon satu ? “Itu ada ketentuan yang memungkinkan untuk dilaksanakan pemeriksaan,” jelasnya.

Dari pemantauan koran ini, tim pemeriksa kemarin pukul 14.30 menggelar rapat di ruang kerja Rahardjo di lantai II gedung JAM Was. Mereka menyamakan visi dan materi untuk memeriksa Urip dan jaksa terkait, termasuk Kemas dan Salim. Jawa Pos yang mencoba minta klarifikasi soal materi rapat tersebut, Darmono maupun Andi Nirwanto menolak berkomentar.

Di mana Kemas saat teman-teman menyiapkan “sidang” untuk dirinya? Ternyata, mantan Kajati Banten tersebut kemarin (4/3) kembali dipanggil Jaksa Agung Hendarman Supandji. Saat itu, Hendarman secara terbuka membeberkan rencana pemeriksaan tersebut serta keberadaan tim yang dipimpin Rahardjo. “Saya baru dipanggil jaksa agung. Saya diberi tahu bahwa saya dan Dirdik (Direktur Penyidikan M. Salim) akan dimintai keterangan oleh JAM Was,” ujar Kemas pasrah seusai menghadap jaksa agung. Menurut Kemas, pemeriksaan tersebut didasarkan atas instruksi jaksa agung yang akan melaksanakan tindakan internal atas penangkapan Urip.

Ditanya kapan pemeriksaannya, Kemas menjawab tidak tahu. Yang jelas, dengan pemeriksaan tersebut, jajarannya di Pidsus mengaku siap. “Kami siap saja. Ini kan perintah atasan,” ujar Kemas. Kemas setuju penangkapan Urip ditindaklanjuti dengan pengusutan terhadap jaksa-jaksa di Gedung Bundar.

Kemas lantas mengutip pernyataan jaksa agung bahwa kasus Urip benar-benar mencoreng institusi kejaksaan. “Ibaratnya, nila setitik merusak susu sebelanga. Ini kan perbuatan seseorang yang mengenai getah semua jaksa,” beber Kemas.

Aktivitas Gedung Bundar

Situasi Gedung Bundar kemarin tidak seperti biasanya. Gedung berbentuk bulat itu sehari-hari biasa penuh dengan koruptor yang akan diperiksa. Kemarin, praktis tak ada pemeriksaan koruptor. Semua kegiatan dikonsentrasikan untuk menghadapi pemeriksaan internal.

Menurut Rahardjo, posisi Kemas saat ini (hingga kemarin) masih sebagai pejabat definitif JAM Pidsus. Namun, sumber koran ini di Kejagung menyebutkan bahwa jaksa agung telah minta Kemas memfokuskan pada pemeriksaan internal daripada mengendalikan penyidikan kasus korupsi di Gedung Bundar. “Ini bertujuan untuk mempercepat pemeriksaan,” ujar sumber koran ini. Praktis, dengan permintaan tersebut, penyidikan kasus korupsi di Gedung Bundar terancam macet.

Posisi Kemas yang sudah “terisolasi” itu juga terlihat dalam jumpa pers sehari sebelumnya. Ketika jumpa pers itu, Hendarman hanya mengajak Rahardjo dan JAM Intel.

Seorang jaksa membeberkan, pasca penangkapan Urip, nyaris tak ada agenda pemeriksaan tersangka dan saksi di Gedung Bundar. “Jadwal pemeriksaan tetap ada, tetapi baik saksi maupun tersangka tidak datang. Saya tidak tahu alasan ketidakhadiran mereka. Saya kira terkait kasus Urip,” kata jaksa yang enggan disebut namanya.

Periksa 35 Jaksa

Tim Pemeriksa yang dipimpin Rahardjo juga diberi wewenang memeriksa 35 jaksa yang menjadi anggota Tim Penyelidik BLBI. Para jaksa BLBI ini adalah jaksa terbaik di daerah yang ditarik ke Jakarta untuk mengusut kasus pelik itu.

Tim 35 jaksa itu telah memeriksa proses pelunasan BLBI Anthony Salim (BCA) senilai Rp 52 triliun dan BLBI Sjamsul Nursalim (BDNI) senilai Rp 37 triliun. Penyelidikan mereka selama tujuh bulan tidak menemukan bukti adanya dugaan korupsi. Tapi, pada akhirnya Urip tertangkap tangan menerima suap di rumah milik Nursalim. Suap Rp 6 miliar itu diberikan oleh Artalyta Suryani alias Aying, wanita yang dekat dengan sang konglomerat.

Menurut Rahardjo, hasil pemeriksaan internal terhadap jaksa BLBI akan dijadikan sebagai landasan penjatuhan sanksi administratif kepada jaksa yang terlibat sesuai PP No 30 Tahun 1980 tentang Disiplin PNS. Apabila ada indikasi pidana, kejaksaan menyerahkan jaksa tersebut untuk disidik KPK. “Sebab itu, hasil pemeriksaan nanti sangat mungkin saling cross informasi dengan KPK. Semua pemeriksaan kan bertujuan mengungkap fakta dan kebenaran material,” jelas jaksa alumnus Hukum Undip, Semarang, itu.

Ditanya kapan deadline pemeriksaan, Rahardjo menjawab, tim pemeriksa menargetkan selesai pekan ini. “Mudah-mudahan kami dapat secepatnya menuntaskan,” ujar mantan kepala Kejari Jakarta Utara tersebut.

Di tempat terpisah, JAM Intelijen Wisnu Subroto mengakui, kejaksaan sudah mengantongi izin memeriksa Urip pada Kamis ini (6/3). “Saya tadi sudah menghubungi ketua KPK,” kata Wisnu kemarin (4/3). Dari informasi koran ini, tim akan memeriksa Urip di gedung JAM Pengawasan, bukan di KPK.

Para jaksa daerah anggota tim 35 yang menyelidiki kasus BLBI juga masih terguncang. Mereka tampak kurang semangat beraktivitas di sekretariat tim di lantai V Gedung Bundar. Apalagi, peristiwa penangkapan itu diikuti penggeledahan ruang kerja Urip di ruang 7 lantai III Gedung Bundar. Urip adalah salah satu pimpinan tim 35.

Ketua KPK Antasari Azhar mengungkapkan, KPK memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada Kejagung. “Silakan berkoordinasi dengan kita (KPK) di sini untuk mengambil keterangan dari UTG untuk pengawasan. Asal untuk mencari keterangan hakiki dan kebenaran materiil,” ujarnya kepada wartawan di gedung KPK Kuningan kemarin (4/02).

Sikap KPK membalas keterbukaan jaksa agung yang mengizinkan tim penyidik KPK menggeledah ruang kerja Urip di lantai III Gedung Bundar Jampidsus. Antasari yang mantan jaksa mengungkapkan, ada beberapa dokumen yang diambil dari ruang kerja mantan Kajati Klungkung itu. “Kalau kita menggeledah, apa yang ada di situ kita ambil semua. Lalu, kita analisis mana yang terkait dengan perkara yang sedang kita usut,” jelasnya.

Semua dokumen, lanjutnya, bisa diperlakukan sebagai alat bukti surat maupun petunjuk yang bisa jadi barang bukti. Apakah termasuk bukti-bukti yang berkaitan dengan BLBI? “Belum sampai ke sana,” ujar Antasari, lantas mengungkapkan saat ini pihaknya masih fokus pada perkara yang melibatkan dua tersangka, Urip dan si pemberi, Artalyta Suryani.

Pada bagian lain, penangkapan Urip ikut menunda jadwal acara pelepasan Antasari Azhar oleh jajaran kejaksaan yang seharusnya dijadwalkan kemarin pukul 10.00. Antasari sebelum menjadi ketua KPK menjabat direktur penuntutan pada JAM Pidana Umum (Pidum). Seorang petugas melalui pengeras suara memberitahukan berkali-kali informasi penundaan acara tersebut hingga waktu tidak ditentukan. (agm/ein/tof)


2 Komentar

  1. nisa mengatakan:

    bangsat

  2. paras mengatakan:

    Urip/Kemas Jaksa Apes
    Karena jaksa yg menerima suap dg nilai lebih besar sangat banyak. Kasus BLBI 52 Trilyun Antoni Salim saat ini aman-aman saja, sementara ketua tim jaksa BLBI Antoni Salim Jaksa Sriono telah menerima 10M, JAMWAS Gimana nih, apa nunggu diperlaukan lagi oleh KPK

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: