Urip Rapanggah.

Beranda » Informatika » Peringatan Hari Pancasila pun Sempat Dilarang

Peringatan Hari Pancasila pun Sempat Dilarang

Sinar Harapan, 26 Mei 2008

“Saudara-saudara, saya usulkan: Kalau kita mencari demokrasi, hendaknya bukan demokrasi barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hidup, yakni demokrasi ekonomi dan politik yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial!”

JAKARTA—Demikianlah pidato Soekarno ketika menggali pasal keempat dari Pancasila di depan sidang Dokuritsu Zyunbi Tyosakai (Badan Penyelidikan Usaha Usaha Persiapan Kemerdekaan–BPUPK) pada 1 Juni 1945. Selain itu, ada nilai lain yang diusulkan, yakni Kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, dan ketuhanan.


Dalam pidato itu, Bung Karno juga menawarkan kemungkinan Pancasila disederhanakan menjadi trisila dan bahkan ekasila. Jika Pancasila disederhanakan menjadi trisila, dasar-dasarnya terdiri dari sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan Ketuhanan. Adapun Ekasila, dasarnya adalah gotong royong (persatuan).

Rumusan Pancasila ini kemudian dibahas pada 22 Juni 1945, dalam rapat panita kecil berisi 9 anggota dengan pimpinan Soekarno dan disahkan sebagai dasar negara pada 18 Agustus 1945.

Dalam sejarah perjalanannya, penghayatan dan pengamalan pancasila telah mengenal dua praktek sosial, di masa Soekarno dan masa Soeharto. Pada masa Soekarno, Pancasila menjadi sarana persatuan bangsa.

Persatuan ini dilatarbelakangi, kenyataan di lapangan yang menunjukkan, bangsa Indonesia terdiri dari ratusan suku bangsa yang menunjukkan kekhususan. Selain itu, keyakinan agama bangsa Indonesia juga tidak satu. Pendirian politik bangsa ini juga tidak satu dalam perjuangan mencapai kemerdekaan. Ada nasionalis, agamis dan marxis.

Dalam Realitas
Namun, sila-sila tersebut, menurut Soekarno, masih harus diperjuangkan pelaksanaannya. Tanpa diperjuangkan, Pancasila tidak akan menjadi kenyataan. Tanpa perjuangan, kaum penghisap dan penindas akan menyabotnya, karena berjalannya Pancasila akan merugikan mereka.
“Jikalau bangsa Indonesia ingin Pancasila menjadi realiteit, janganlah lupa menyelenggarakannya, ialah perjuangan, perjuangan, sekali lagi perjuangan,” demikian kata Bung Karno.
Untuk mewujudkan Pancasila dalam realitas, Bung Karno sebagai penggali memberikan penafsirannya. Dalam pidato 17 Agustus 1960, ia mengemukakan, manipol usdek (UUD, Sosialisme demokrasi, ekonomi dan kepribadian) adalah pancaran dari Pancasila. Maka jelaslah bahwa Pancasila adalah sosialisme dan demokrasi. Di bawah prinsip itulah, penghayatan dan pengamalan Pancasila sebagai persatuan berdasarkan nasakom (nasional agama dan komunis) harus dijalankan.
Namun, pada saat Orde Baru (Orba), Soeharto yang baru berhasil memberangus Partai Komunis Indonesia (PKI) membuat tandingan. Berbeda dengan masa Soekarno yang menggunakan Pancasila sebagai pemersatu, Soeharto menggunakan Pancasila untuk memberangus lawan politiknya. Pada pidato kenegaraan 16 Agustus 1967 di depan DPRGR, ia menuduh Soekarno menyelewengkan Pancasila, dengan dilahirkannya konsepsi nasakom, yang mengikutsertakan komunisme ke dalam pelaksanaan Pancasila. Ia memanipulasi adanya pertentangan antara dialektika materialisme yang digunakan komunis dengan sila Ketuhanan.
Lebih jauh, untuk membungkam lawan politiknya itu, ia kemudian membuat penafsiran Pancasila melalui Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) yang wajib dihafalkan masyarakat. Pada masa Orba ini, sejarah lahirnya Pancasila juga dimanipulasi dengan tujuan mengaburkan sejarah. Pelaku utama proses rekayasa itu adalah Nugroho Notosusanto.
Menurut Sejarawan Asvi Warman Adam, dalam Naskah Proklamasi yang otentik dan Rumusan Pancasila yang otentik (Pusat Sejarah ABRI, Departemen Pertahanan-Keamananan, 1971), Nugroho mengatakan, ada empat rumusan Pancasila.
Yang pertama disampaikan M Yamin pada 29 Mei 1945, Soekarno (1 Juni 1945), berdasarkan hasil kerja Tim Sembilan yang dikenal sebagai Piagam Jakarta (22 Juni 1945) dan seperti termaktub dalam UUD 1945 (18 Agustus 1945). Menurut Nugroho, rumusan Pancasila yang autentik adalah rumusan 18 Agustus 1945 karena Pancasila seperti dalam pembukaan UUD 1945 dilahirkan secara sah (berlandaskan Proklamasi) tanggal 18 Agustus 1945.

Dilarang
Pada bagian akhir, Nugroho menandaskan lahirnya Pancasila tidak perlu dikaitkan dengan tokoh secara mutlak. Karena lahirnya sesuatu gagasan sebagai yang abstrak, tidak mudah ditentukan dengan tajam. “Sejak 1 Juni 1970 Kopkamtib bahkan melarang peringatan lahirnya Pancasila,” kata Asvi.

Namun, manuver sejarah dari Pusat Sejarah ABRI ini ditentang kalangan sejarawan dan pelaku sejarah. Masih menurut Asvi dalam sebuah opini, AB Kusuma dalam makalah “Menelusuri Dokumen Historis BPUPK”, berdasarkan notulen yang ditemukan kembali tahun 1989 mengatakan, tidak benar M Yamin yang pertama mengungkap dasar negara Pancasila. Yamin dalam bukunya mengakui Soekarno sebagai penggali Pancasila.
Panitia Lima yang diketuai Hatta juga mengakui Soekarno yang pertama berpidato tentang Pancasila. Soeharto sendiri pada akhirnya mengakui Bung Karno sebagai penggali Pancasila pada tanggal 17 Oktober 1997, hanya sayangnya pengakuan itu tidak ditindaklanjuti dengan meninjau kembali P4.

Namun, seiring dengan kejatuhan rezim Orba, P4 yang menjadi alat indoktrinasi itu tak lagi wajib hafal dan terlupakan. Hanya saja, setelah reformasi bergulir selama 10 tahun, nilai-nilai Pancasila juga tidak kunjung dilaksanakan. Mendekati 64 tahun lahirnya Pancasila pada 1 Juni mendatang, persatuan yang merupakan jiwa dari Pancasila bahkan justru kian jauh. Kebijakan yang dilahirkan banyak menyengsarakan rakyat.

Perusahaan milik negara yang seharusnya menjadi alat produksi milik rakyat diprivatisasi. Kekayaan alam yang merupakan hajat hidup orang banyak diserahkan kepada pasar. Tak pelak, jurang antara kaya dan miskin semakin lebar.

Keinginan Soekarno sebagai penggali Pancasila, supaya dalam Indonesia merdeka rakyatnya sejahtera semakin jauh dari realitas, sebaliknya kaum kapital semakin merajalela. Harga BBM melambung untuk menyelamatkan ekonomi kelas atas, korban lumpur panas PT Lapindo Brantas jauh dari keadilan, buruh dan tani semakin tertindas.(tutut herlina)


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: